Kabar6- Pemerintah Kota Tangerang Selatan dinilai lamban dalam mengatur perencanaan tata kota di wilayah Tangsel.Masih banyak permasalahan, seperti kemacetan, dan minimnua pelebaran jalan.Hal tersebut disampai oleh Peneliti Bangunan, Perumahan, dan Urban Design Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang, Ir Hariyati.
"Sebagai daerah otonomi baru, Tangsel telah menjadi kawasan metropolitan. Namun, pemerintah daerah tersebut masih lamban dalam membenahi tata kota," ungkapnya.
"Sebagai daerah otonomi baru, Tangsel telah menjadi kawasan metropolitan. Namun, pemerintah daerah tersebut masih lamban dalam membenahi tata kota," ungkapnya.
Pasalnya, terdapat 28 titik kawasan strategis di wilayah Tangsel di desain oleh pengembang perumahan untuk di jadikan kawasan komersial. Para pengembang besar itu telah mengubah side plan kota Tangsel sebelum tata kota daerah dikelola oleh pemda.
"Kota Tangsel masih berusia seperti bayi, namun sudah berhadapan dengan problem usia remaja, seperti kemacetan. Seharusnya urban design Kota Tangsel harus diubah," kata Hariyati.
Hariyati menambahkan, banyak pengembang besar di wilayah Tangsel seharusnya berdampak positif. Namun semua itu berdampak negatif bagi masyarakat, karena jalan-jalan menjadi padat.
Semua kemacetan yang terjadi di wilayah Tangsel tak terlepas dari minimnya pelebaran jalan. Padahal, UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menjelaskan: tata ruang sebuah daerah harus diatur agar kebijakan tata ruang kota berpihak kepada masyarakat luas. Sayangnya, hal ini lamban disosialisaikan oleh pemda.
"Jaringan jalan di Tangsel seperti leher botol. Pada pusat kota terdapat jalan luas, kemudian kendaraan dikagetkan masuk jalan sempit. Maka, terjadilah chaos," kata Hariyati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Tb Bayu Murdani mengakui, 70 persen lahan di tujuh kecamatan di Kota Tangsel telah dikuasai pengembang. Sejak Tangsel belum dimekarkan, pengembang telah membeli sebagian besar lahan di wilayah Tangsel. Sehingga untuk mendesain sebuah daerah dengan tata kota sebagai kota terpadu akan sulit bagi pemda.
"Pemkot Tangsel belum siap mengubah tata kota. Akibatnya, kemacetan tanpa didukung pelebaran jalan menjadi awal kepadatan kendaran," kata Bayu. (Ahmad)
"Kota Tangsel masih berusia seperti bayi, namun sudah berhadapan dengan problem usia remaja, seperti kemacetan. Seharusnya urban design Kota Tangsel harus diubah," kata Hariyati.
Hariyati menambahkan, banyak pengembang besar di wilayah Tangsel seharusnya berdampak positif. Namun semua itu berdampak negatif bagi masyarakat, karena jalan-jalan menjadi padat.
Semua kemacetan yang terjadi di wilayah Tangsel tak terlepas dari minimnya pelebaran jalan. Padahal, UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menjelaskan: tata ruang sebuah daerah harus diatur agar kebijakan tata ruang kota berpihak kepada masyarakat luas. Sayangnya, hal ini lamban disosialisaikan oleh pemda.
"Jaringan jalan di Tangsel seperti leher botol. Pada pusat kota terdapat jalan luas, kemudian kendaraan dikagetkan masuk jalan sempit. Maka, terjadilah chaos," kata Hariyati.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Tb Bayu Murdani mengakui, 70 persen lahan di tujuh kecamatan di Kota Tangsel telah dikuasai pengembang. Sejak Tangsel belum dimekarkan, pengembang telah membeli sebagian besar lahan di wilayah Tangsel. Sehingga untuk mendesain sebuah daerah dengan tata kota sebagai kota terpadu akan sulit bagi pemda.
"Pemkot Tangsel belum siap mengubah tata kota. Akibatnya, kemacetan tanpa didukung pelebaran jalan menjadi awal kepadatan kendaran," kata Bayu. (Ahmad)
